Beranda blog Halaman 27

Ikan Kering

0

“Ikan Kering”
Matahari menyengat
bakul ikan masih kekar di “bahu”.
Siang itu, ikan makin kering
Namun harapan tak pernah kering

Ket :

Foto oleh Mato, Kamera Canon 6D, Lokasi Kelurahan Tomalou Tidore

Mama dan Gerobak

0

“Mama dan Gerobak”

Pagi datang lagi, mama lebih dulu membuka jendela. Belum juga sarapan, gerobak sudah disiapkan.

Harga kopra anjlok, urat di pelipis mama jelas terlihat, tatapannya sinis !

Ket :

Foto oleh Mato, Kamera Canon 6D, Lokasi Desa Lola Kec. Oba Tengah

Meretas Paradox Of Plenty

0

Meretas Paradox Of Plenty

Oleh : Risky Ismail


Masih segar dalam ingatan kita beberapa waktu yang lalu, saat Presiden Joko Widodo secara tegas mengatakan bahwa Indonesia bisa keluar dari kutukan sumber daya alam menuju industri yang memiliki nilai tambah. Dilansir dari republika.co.id (16/08/2019), secara rinci upaya tersebut dapat dilakukan dengan tiga hal, yakni inovasi distruptif, kualitas sumberdaya manusia (SDM) unggul dan penguasaan teknologi. Paradoks memang, jika kita kaitkan langkah kebijakan pemerintah dengan angka pertumbuhan ekonomi yang cenderung melambat, baik sebelum dilanda pandemi maupun pasca diterapkan new normal.


Mengacu pada data BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 tercatat minus 2,07 persen. Realisasi produk domestik bruto (PDB) ini anjlok dibandingkan tahun 2019 sebesar 5,02 persen, sekaligus terburuk sejak krisis 1998 yang tumbuh minus 13,16 persen. Berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi yang melambat, tingkat kemiskinan juga terus terjadi peningkatan di tahun 2020 yakni sebesar 9,78 persen.


Sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, seyogyanya laju pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan sumber daya alam yang ada, sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketidak-sesuaian inilah yang disebut dengan kutukan sumber daya alam.
Istilah “kutukan sumber daya alam” pertama kali dicetuskan oleh Richard Auty, ekonom sosial berkebangsaan Inggris. Ia menjelaskan bahwa negara yang kaya akan sumber daya alam ketika tidak dibarengi dengan kemampuan sumber daya manusia dalam memanfaatkan kekayaannya untuk mendorong perekonomian, akan cenderung mengalami perlambatan ekonomi, juga performa pembangunan ekonomi dan tata kelola pemerintahannya (good governance), akan lebih rendah dibandingkan dengan negara yang minim sumber daya alam (Auty, 1993).


Secara makro, pendapatan dari sektor pertambangan berkontribusi bagi stabilitas APBN. Berlainan jika ditinjau secara mikro dengan melihat fenomena yang terjadi di negeri ini. Misalnya Aceh, daerah yang dikaruniai kekayaan alam berupa perak, gas alam, minyak bumi, emas dan batu bara, namun terbukti menyumbang angka kemiskinan tertinggi 15,43 persen (BPS,2020). Disusul Riau yang didominasi minyak bumi dan gas alam, serta Papua dengan tembaga dan emasnya, namun pertumbuhan ekonomi Papua melemah minus 10,44 persen, dengan menyumbang tingkat kemiskinan dan angka buta huruf tertinggi di Indonesia.


Sachs dan Warner, (2001) dalam penelitiannya menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi di negara kaya sumber daya alam cenderung melambat, juga cenderung terjebak pada fenomena rent seeking. Mendasari penelitian tersebut, muncul berbagai anggapan bahwa sumber daya alam, justru lebih merupakan kutukan daripada sebagai berkah. Temuan ini sejalan dengan Nankani (1980) bahwa negara pengekspor mineral tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Mematahkan Kutukan
Sach dan Stiglitz (2007) dalam bukunya “Escaping The Resource Curse” membagi empat pemain utama dalam masalah ini. Terdiri dari perusahaan berskala internasional, perusahaaan nasional, pemerintah dan perwakilan dari rakyat dimasing-masing daerah. Dari empat pemain utama tersebut munculah yang disebut dengan asimetris informasi, agen asimetris dan kekuatan tawar. Masalah agen asimetris adalah masalah yang paling mendasar dibanding dua masalah asimetris lainya yang hanya berperan sebagai pendukung.

Masalah asimetris keagenan ini muncul manakala yang bersangkutan tidak loyal melayani kepentingan prinsipal atau aktor utamanya. Karenanya, langkah pertama dalam sebuah analisis adalah mengidentifikasi prinsipalnya. Dari sinilah teori politik bermula, kepemilikan sumberdaya alam kerap dikaitkan dengan kedaulatan suatu negara. Menurut teori politik modern, kedaulatan berada di tangan rakyat. Tetapi kenyataannya tidak selalu begitu. Cristopher W. Moris dalam dunia politik kontemporer, gagasan kedaulatan rakyat ini terlalu sering dipahami sebagai satu prosedur yang sederhana mengenai satu lembaga politik yang dianggap mewakili kedaulatan rakyat, yang dapat menggunakan kekuasaanya atas nama rakyat. Meski demikian, demi memahami persoalan keagenan ini, maka kita harus mengidentifikasikan rakyat sebagai prinsipal.


Untuk mengeksploitasi sumber daya alam, perusahaan perlu mendapatan konsesinya lebih dahulu. Perusahaan hanya memperolehnya dari rezim yang berkuasa, tapi dalam hal ini rezim tersebut bukanlah prinsipal. Melainkan mereka yang mewakili rakyat. Para penguasa mendapatkan imbalannya dari perusahaan tersebut, bukan dari rakyat yang kepentingannya justru harus mereka lindungi. Dengan sumber kekayaan itu, para penguasa memiliki modal yang lebih kuat agar tetap berkuasa dan punya kemampuan finansial besar dalam genggaman. Hal ini menjelaskan mengapa negara yang kaya sumber daya alam cenderung kurang demokratis dan kerap jatuh ke tangan para penguasa represif.


Demi mematahkan kutukan, kita harus mengurai persoalan dengan seksama. Kuncinya adalah kepiawaian kita dalam pengelolaan sumberdaya alam. Jangan sampai justru kekayaan alam tersebut menjadi kutukan. Pertama, kita harus merumuskan secara tegas dan lugas mengenai peran negara. UUD 1945 pasal 33 (3) dengan gamblang menyatakan bahwa “kekayaan alam dikuasi oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Artinya, negara harus mampu mewujudkan peruntukan kekayaan sumber daya alam kita bagi seluruh rakyat.


Untuk itu, pemerintah harus memanfatkan instrumen kebijakan yang memadai lewat mekanisme perpajakan. Daerah penghasil sumber daya alam telah diberikan hak lebih setelah penerapan otonomi daerah. Dengan mekanisme fiskal yang tersedia, pemerintah pusat bisa merelokasi dana yang diperoleh dari pengelolaan sumber daya alam untuk memajukan pembangunan daerah. Sedangkan pemerintah daerah bisa memanfaatkan dana bagi hasil untuk menumbuh-kembangkan kegiatan produktif dan mentransformasikannya untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

Lautan Berkah

0

“Lautan Berkah”

Semenjak pagi hiruk pikuk sudah dimulai, kapal nelayan silih berganti berlabuh menumpahkan rejeki, lautan memang tempat kami bermain, belajar dan menjaring penghidupan.

Menjelang siang, suasana kembali sunyi tapi berkah telah menebar.

Ket :
Foto oleh Mato, Kamera Canon 6D, Pasar Ikan Gosalaha Tidore

Lukisan Sepi

0

“Lukisan Sepi”
Gedung kesenian tua itu tampak sunyi , sudah sekian lama tidak ada pertunjukan di sana. Sejak pandemi, kreatifitas seolah terhenti.
Sementara di seberangnya, warna warni lukisan memukau mata, senyum ceria para seniman menjajakkan karya meski sepi pembeli.

Ket :
Foto oleh Elizabeth Miga, Osmo Pocket DJI f/2.0 1/50 ISO100 4.6mm Tanpa flash, lokasi Jl. Gedung kesenian Ps. Baru Jakarta Pusat

Era Smartphone Membutuhkan Smartuser

0

Sebuah pengantar redaksi sentranews.id

Oleh : Muhammad Wildan

Telepon genggam terus berdering, notifikasi satu persatu masuk memberi tanda hari di mulai. Pagi ini, siang nanti, bahkan sore hingga malam, hiruk pikuk berita, opini, komentar, story, dan status terus bertebaran di ruang maya. Bit demi bit data digital berkecamuk di udara, dihantar oleh sinyal satelit-satelit komunikasi dan dalam hitungan detik telah tiba di genggaman kita. Aktivitas udara kini jauh lebih sibuk dibanding aktivitas di daratan maupun lautan.

Komunikasi jarak jauh yang dahulu hanya mampu dilakukan oleh orang sakti “berilmu” tinggi – telepati, kontak batin atau apapun namanya – kini dapat dilakukan siapa pun tanpa memerlukan kesaktian tertentu. Cukup punya perangkat smartphone, kita dapat menyapa siapa saja yang kita mau tanpa terhalang jarak, hampir semua orang kini aktif di media sosial, hampir setiap orang kini terkoneksi secara digital. Informasi telah berkembang menjadi komoditas yang akan selalu laris jauh melebihi kebutuhan orang akan makanan. Faktanya, tidak setiap menit orang memerlukan makanan, tetapi hampir setiap menit orang membuka ponsel pintarnya.

Sebuah era yang diramalkan John Naisbit dalam kitab Global Paradox-nya, kini tersaji dalam aktivitas keseharian kita, siapa pun, dari profesi apapun, dengan segmentasi usia manapun, punya hak dan kedaulatan yang sama di alam virtual. Melalui kecanggihan teknologi inilah dunia terasa lebih sempit. Seorang anak di pesisir Tidore dalam sejurus waktu dapat mengetahui apa yang terjadi di Antartika.

Kebutuhan akan informasi yang sedemikian tinggi telah melahirkan konsep lain dalam industri komunikasi dan informasi. Begitu pun dalam dunia jurnalisme, berkembang dan menyesuaikan diri dengan kemajuan tersebut. Memang, sampai kapan pun layar tidak akan pernah mampu menggantikan kertas, terasa ada sensasi tersendiri ketika kita membaca sembari membuka lembaran demi lembaran, menghirup aroma kertas, wangi lem perekat halaman-halaman buku seolah tak mampu digantikan oleh sentuhan jemari di atas layar LCD. Namun bagaimana pun juga, zaman terus berkembang dan akan tiba masanya kertas digantikan oleh teknologi layar sentuh yang semakin sophisticated. Bisa saja karena kampanye gerakan ekologi yang semakin masif dan membuat manusia tersadar lalu berhenti menebang pohon untuk membuat kertas, atau bisa juga karena kita sudah kehabisan pohon. 

Kemudahan, kebebasan, dan kecepatan akses terhadap informasi saat ini telah melahirkan tanggung jawab baru bagi para penyedia informasi. Bila dahulu media cetak seperti koran identik dengan bapak-bapak berkacamata dan bersarung yang sedang membaca berita sambil menikmati secangkir kopi di beranda rumah. Atau, informasi lifestyle yang disajikan dalam sebuah majalah di tangan seorang nyonya yang bersantai di sofa selepas memasak, nampaknya mulai usang dan tergantikan oleh kehadiran smartphone. Hal ini menuntut para penyedia informasi agar lebih cerdas dalam memilah dan memilih berita atau informasi sebelum disajikan ke ruang publik, bukan tidak mungkin, iklan “obat kuat” akan terbaca oleh anak SD. 

Selain itu, negara sepertinya gagap dan gagal menggunakan kekuatan regulasinya, lembaga-lembaga berwenang kian dipusingkan oleh lalu lintas informasi yang tak pandang batas administrasi. Dalam kondisi ini, harapan kita sandarkan kepada para penyedia informasi untuk menghadirkan informasi yang objektif, berimbang dan bertumpu pada data dan fakta.

Ragam media online dan portal berita hadir mewarnai ruang publik, halaman media sosial dihujani link-link berita, berbagai peristiwa dari A sampai Z timbul tenggelam dalam postingan. Informasi budaya, hukum, sosial, politik, ekonomi dan lingkungan terus tersaji tanpa pernah kehabisan stock. Kita tentu tak akan pernah mampu mengendalikan distribusi informasi, serta siapa yang nantinya mengonsumsi informasi tersebut. Tetapi setidaknya kita mampu mengendalikan produksi informasi melalui para penyedia informasi yang bijaksana.

Gegap dan gempita era smartphone tentu memerlukan smartuser yang cerdas dalam memproduksi maupun mengonsumsi  informasi. Perkembangan ini kita harapkan tidak mendistorsi kehidupan sosial dan budaya masyarakat, melainkan mampu menguatkan dan menumbuhkan aktifitas ekonomi yang semakin kreatif. 

Menghijaukan Ekonomi

0

Oleh : Arifin Muhammad Ade

Penulis Buku “Narasi Ekologi”

Mulanya ketika manusia mulai meninggalkan kehidupan dari berburu dan meramu (nomaden) ke kehidupan yang menetap di suatu tempat, serta mulai menerapkan aktivitas bercocok tanam dan mengolah tanah. Pada saat itu, cikal bakal di mulailah eksploitasi manusia terhadap alam, walaupun masih dalam skala yang dapat ditolerir. Artinya, kemerosotan lingkungan hidup bukan hal baru bagi dunia saat ini saja, tetapi telah terjadi sepanjang catatan sejarah dengan catatan-catatan negatif yang mendalam bagi sejumlah peradaban kuno.

Bukti sejarah menunjukan bahwa runtuhnya peradaban-peradaban dunia seperti Mesopotamia dan Maya tak terlepas dari faktor-faktor yang diyakini adalah faktor ekologis. Mereka menghancurkan banyak sumber daya yang diperlukan bagi mereka sendiri. Mereka juga mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan.

Memasuki era modern, persoalan terus berlanjut dan menjadi semakin rumit, terutama sejak bergulirnya revolusi industri di Inggris pada abad ke-18. Eksploitasi terhadap sumber daya alam dilakukan dalam skala yang lebih besar dan terjadi secara masif. Hingga saat ini dengan semakin meningkatnya populasi masyarakat dunia, eksploitasi pun semakin tak terbendung.

Terjadinya pengerukan kekayaan sumber daya alam secara masif dengan alasan pertumbuhan ekonomi, kemudian menjadi sebuah dalil yang berhasil meloloskan berbagai korporasi-korporasi untuk mengekstraksi sebanyak mungkin kekayaan alam yang tersedia. Bahkan kerap kita berbagai argumen yang berkembang di masyarakat bahwa “jika bisa mengambil sebanyaknya, mengapa tidak?”.

Hal ini tentunya bertentangan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), dimana kesepakatan bersama masyarakat global untuk berusaha mencapai keberhasilan pembangunan secara berkelanjutan di bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan. Artinya, pemanfaatan kekayaan sumber daya alam dengan tujuan ekonomi jangan sampai melebihi daya dukung lingkungan. Hal ini akan berakibat pada rusaknya tatanan sosial masyarakat, alih-alih mengharapkan kemajuan yang terjadi justru kemunduran.

Khususnya dalam pengembangan taraf hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bila dicermati, mimpi membangun sebuah masyarakat yang berkelanjutan pada dasarnya adalah menekankan pengembangan dan pembangunan ekonomi berdasarkan kondisi alam setempat. Sebuah model yang ingin menyatukan kembali ekonomi dan ekologi (ekonomi hijau), karena kesadaran bahwa baik ekonomi dan ekologi sama-sama sesungguhnya berurusan dengan rumah tangga (oikos), alam, tempat tinggal, habitat hidup.

Pada tataran teoritis, konsep tentang ekonomi hijau itu sendiri telah diperkenalkan sejak awal tahun 1970-an. Saat itu, Allen van Newkirk memperkenalkan istilah bioregionalisme, yaitu sebuah proses teknis mengidentifikasi wilayah budaya yang ditafsirkan secara biogeografi. Di dalam batas-batas wilayah budaya ini, manusia memelihara dan menjaga beragam tanaman dan binatang, membantu konservasi dan restorasi ekosistem liar, sambil menggali kembali model-model aktivitas manusia yang selaras dengan kenyataan biologis bentang alam yang ada.

Konsep bioregionalisme sendiri hadir sebagai jawaban atas adanya pro dan kontra yang berkembang di kalangan akademisi yang kerap mempertentangkan antara ekonomi dan ekologi. Di satu sisi, pihak yang mendukung pertumbuhan ekonomi berpendapat bahwa eksploitasi atas sumber daya alam dapat dibenarkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Di sisi yang lain, pihak yang peduli pada kelestarian lingkungan (aliran ekologi) mencoba mempertahankan kondisi lingkungan demi generasi akan datang sebagai basis argumen yang mereka bangun.

Singkatnya, ekonomi bioregional (ekonomi hijau) adalah ekonomi yang menyesuaikan seluruh aktivitasnya dengan kondisi dan potensi alam setempat untuk mewujudkan kesejahteraan penghuninya sambil tetap mempertahankan keseimbangan alamiah ekosistem setempat sebagaimana menjadi inti dari prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dengan kata lain, ekonomi hijau merupakan suatu model pendekatan pembangunan ekonomi yang tidak lagi mengandalkan pembangunan ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan. Ekonomi hijau merupakan suatu lompatan besar untuk meninggalkan praktik-praktik ekonomi yang mementingkan keuntungan jangka pendek yang telah mewariskan berbagai permasalahan yang mendesak untuk ditangani.

Herman Daly (1991), ahli ekonomi ekologi Amerika Serikat, terkenal dengan penekanannya atas apa yang ia sebut sebagai “Teorema Ketidakmungkinan”: mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mungkin bisa tumbuh secara tak terbatas dalam lingkungan yang terbatas. Pernyataan ini menegaskan bahwa keberlanjutan sektor perekonomian tidak dapat tercapai jika tidak diimbangi dengan kelestarian lingkungan.

Pada banyak kasus, ekonomi hijau yang seharusnya dapat mendukung pembangunan berkelanjutan menjadi sekedar “kemasan hijau” karena akumulasi kapitalis dan eksplotasi sumber daya alam terus dilakukan.

Sebagai contoh, dilansir dari Tirto.id (19/02/2021), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam sebuah pembahasan terkait pembangunan Bendungan Karian, menyampaikan permintaannya agar aktivitas penebangan hutan dihentikan. Menurut Luhut, hutan merupakan sumber persediaan air dan Indonesia harus mempersiapkan diri menghadapi potensi ancaman kekurangan air yang terjadi di kemudian hari.

Ibarat “termakan omongan sendiri”, Luhut tidak menyadari bahwa ia sendiri berada dibalik beroperasinya perusahan-perusahan raksasa yang hingga saat ini telah memporak-porandakan alam dan hutan Kalimantan. Terungkap dalam berbagai sumber, Luhut adalah seorang pengusaha energi yang memiliki perusahan Toba Sejahtera Group. Berdasarkan laporan dari Coalruption “Elit Politik dalam Pusat Bisnis Batubara” mengungkapkan perusahan tersebut terbagi menjadi enam cabang, yakni batubara dan pertambangan, migas, perindustrian, properti, pembangkit listrik, serta kehutanan dan kelapa sawit.

Dengan kata lain, keberadaan perusahan-perusahan raksasa para elit di negeri ini, secara tidak langsung telah mematikan tumbuh-kembangnya perekonomian masyarakat lokal, praktek ekonomi yang benar-benar selaras dengan alam. Sebagaimana dijalani masyarakat adat yang tersebar di seluruh Indonesia.

Fenomena seperti ini, mengutip pernyataan Daniel Goleman, menyebutkan bahwa “sekian banyak produk yang berlabel hijau (ramah lingkungan), sebenarnya tergolong kehijau-hijauan yaitu dihiasi dengan penampilan yang seakan ramah lingkungan”. Lebih lanjut, Goleman menambahkan bahwa standar kehijauan yang sekarang ada itu mungkin kelak akan dianggap “eco-miophia” atau pandangan yang dangkal terhadap lingkungan.

Dengan demikian, menghijaukan ekonomi sebagai sebuah gerakan mengembangkan sektor perekonomian yang ramah lingkungan. Maka, sudah saatnya rumus ekonomi mengadopsi depresiasi tak hanya aset fisik. Para ekonom mesti memasukkan layanan alam untuk menghitung pertumbuhan ekonomi. Sebab, dampak dan kerugian akibat kerusakan lingkungan selalu bisa dihitung melalui objek fisik.

Masih Banyak UMKM di Malut Belum Dapat Banpres BLT Rp 2,4 juta

0

Sofifi – Bantuan Presiden (Banpres) bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang terdampak Covid-19 di Maluku Utara (Malut) mencapai 45,078 pelaku usaha.

Masing-masing UMKM menerima bantuan produktif senilai Rp2,4 juta, yang disalurkan melalui PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) dan Bank Syariah Mandiri (BSM).

Jika dijumlahkan, bantuan langsung tunai (BLT) yang masuk ke Maluku Utara pada tahun 2020 sebesar Rp108.187.200.000.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Malut, Wa Zaharia menyampaikan, masih banyak pelaku usaha mikro yang belum menerima bantuan ini. Pihaknya sudah mengusulkan 76,801 pelaku usaha namun yang lolos hingga di SK kan baru 45,078.

Bahkan, dari jumlah tersebut, Pulau Taliabu mengusulkan 105 UMKM yang terdaftar dan di SK kan 152 (47 usulan tidak melalui Pemda), jumlah ini tentu berbeda jauh dengan kabupaten/kota lainnya.
Halmahera Barat usulkan 6,414, yang menerima 2,541, Halmahera Selatan usulkan 15,869, yang terima 10,605, Halmahera Timur usulkan 1,156 yang terima 768, Halmahera Utara usulkan 662 yang terima 2,780.

Kemudian, Halmahera Tengah usulkan 4,086, yang terima 2,792, Kepulauan Sula 7,930, yang terima 2,963, yang terima 1,878, Pulau Morotai 2,551, yang terima 9,825, Ternate 28,404, yang terima 10,774, dan Tidore Kepulauan 9,624, yang terima 1,058.

“Kita berharap jika tahun ini (2021) masih ada program Banpres untuk UMKM, pemerintah daerah bisa mengusulkan lebih banyak pelaku usaha,”kata Wa Zaharia, Senin (22/2).

Lanjut Wa Zaharia, BLT Banpres sangat membantu pelaku usaha dapat bertahan ditengah pandemi Covid-19 yang belum diketahui kapan akan berakhir. Mereka yang sebelumnya tidak lagi berproduksi akhirnya kembali memulai dengan adanya modal sebesar Rp2,4 juta tersebut.
Menurutnya, bantuan Presiden melalui Kementerian Koperasi dan UKM RI itu dimanfaatkan sebaik mungkin para pelaku usaha.

“Supaya usahanya tetap berjalan lancar, saya harap dipergunakan semaksimal mungkin untuk kebutuhan usaha,”katanya.


Dinas Koperasi dan UKM mencatat, jumlah UMKM di Maluku Utara mencapai 105.000 unit usaha, didalamnya termasuk usaha kelas menengah 1.299 unit.

Reporter : Al Fajri

Omnibus Law dan Nasib Pekerja Indonesia

0
OMNIBUS LAW DAN NASIB PEKERJA INDONESIA
OMNIBUS LAW DAN NASIB PEKERJA INDONESIA

Omnibus Law dan Nasib Pekerja Indonesia*

Oleh : Riski Ismail, SE

Pegiat Fola Literasi TOBACCA

Biarlah Pengalaman Masa Lalu Kita Menjadi Tonggak Petunjuk, dan Bukan Tonggak Yang Membelenggu Kita

(Mohammad Hatta)

Penghujung tahun lalu negeri ini dikejutkan dengan pertanyataan Presiden Joko Widodo dalam pidato pertamanya terkait dengan omnibus law setelah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia 2019-2024. Jokowi menyebutkan bahwa omnibus law bakal menyederhanakan kendala regulasi yang dianggap berbelit dan panjang (tribunjabar.id). Istilah omnibus law berasal dari omnibus bill, yakni UU yang mencakup berbagai isu atau topik (Kamus Hukum Merriam-Webster). Bryan A Garner, dalam bukunya Black law dictionary ninth edition menyebutkan bahwa omnibus law berkaitan atau berurusan dengan berbagai objek atau hal sekaligus. Atau dengan kata lain aturan yang bersifat menyeluruh dan komprehensif, tidak terikat pada satu rezim pengaturan saja.

Omnibus law yang tengah dibuat Pemerintah Indonesia, terdiri dari dua Undang-Undang (UU), yakni UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Perpajakan. Omnibus law rencananya akan menyelaraskan 82 UU dan 1.194 pasal. Alasan pemerintah membuat omnibus law lantaran sudah terlalu banyak regulasi yang dibuat. Tak jarang, satu regulasi dengan regulasi lainnya saling tumpang tindih dan menghambat akses pelayanan publik, serta kemudahan berusaha. Sehingga membuat program percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sulit tercapai. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia mencatat, dalam periode 2014 hingga Oktober 2018, pemerintah telah menerbitkan 8.945 regulasi. Terdiri dari 107 Undang-Undang, 765 Peraturan Presiden, 7.621 Peraturan Menteri, 452 Peraturan Pemerintah.

Bank Dunia mencatat, posisi skor Indonesia di sepanjang 1996-2017 selalu minus atau di bawah nol. Menurut rumusan skala indeks regulasi Bank Dunia, skor 2,5 poin menunjukkan kualitas regulasi terbaik, sementara skor paling rendah adalah -2,5 poin. Pada 2017, skor Indonesia menunjukkan angka -0,11 poin dan berada di peringkat ke-92 dari 193 negara. Tak hanya membuat indeks regulasi Indonesia rendah, banyaknya regulasi juga telah memunculkan fenomena hyper regulation. Oleh karena itu, penyelenggara pemerintah merevisi aturan perundang-undangan yang saling berbenturan. Jika dilakukan secara konvensional, revisi undang-undang secara satu per satu diperkirakan akan memakan waktu lebih dari 50 tahun. Dengan begitu pemerintah berpikir bahwa skema omnibus law adalah jalan satu-satunya yang bisa menyederhanakan regulasi dengan cepat.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah menyusun RUU omnibus law dalam rangka untuk membuat rezim perpajakan sesuai prioritas pemerintahan dalam mentransformasi ekonomi. Selain itu, untuk mengantisipasi perubahan terutama di digital ekonomi dan untuk membuat sistem pajak Indonesia kompetitif dengan perpajakan global (cnbcindonesia.com). Akan tetapi dalam hal kebijakan yang di jalankan pemerintah tak menampik mendapat respon pro dan kontra dari kalangan masyarakat terutama dari kalangan buruh dan mahasiswa. Dalam waktu singkat omnibus law telah mencuri perhatian, pasalnya dalam waktu 100 hari penyusunan draf omnibus law haruslah selesai untuk diserahkan kepada DPR.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauzi menjelaskan bahwa poin-poin terkait rancangan Undang-Undang omnibus law cipta lapangan kerja yang menjadi polemik untuk kesejahteraan buruh kedepannya. Dewasa ini rancangan omnibus law mengatur mengenai jam kerja dimana buruh diupah perjam bukan lagi perhari serta mengatur mengenai upah minimum pekerja. Apabila pekerja dalam seminggu bekerja kurang dari 40 jam maka akan mendapat upah dibawah minimum. Dapat diketahui bahwasanya upah minimum diterapkan di Indonesia untuk menjadi dobrakan peningkatan kesejahteraan pekerja dimana upah minimum antar pulau yang satu dengan yang lainnya sangatlah berbeda, hal tersebut telah disesuaikan dengan tingkat sumber daya alam yang terkandung dan ekonomi tiap daerah.

Lantas bagaimanakah bila upah minimum tersebut tidak sesuai standar yang telah diatur sebelumnya, maka akan sangat menguntungkan pihak pengusaha atau perusahaan. Pada daerah pelosok ditetapkan upah minimum tinggi dikarenakan untuk mencapai akses transportasi dan fasilitas sangatlah susah, bila upah minimum tersebut dihilangkan maka pihak pekerja sangatlah terasa dampak tersebut. Harmonisasi dan sinkronisasi dalam penerapan peraturan perundang-undangan sangat dibutuhkan agar tidak terulang kembali tumpang tindihnya suatu peraturan serta menghindari terjadinya obesitas peraturan negara, yang dampaknya akan mempengaruhi perekonomian negara. Akan tetapi dalam hal membuat peraturan tersebut sangatlah penting untuk memperhatikan kesejahteraan rakyat.

Benarkah dengan adanya omnibus law bisa menjadi solusi bagi masuknya investor dan menciptakan lapangan kerja? ini rumus lama, deregulsi dan debirokratisasi dilakukan untuk mengahadapi situasi ekonomi yang labil. Secara makro, strategi pembangunan pertumbuhan ekonomi dengan cara mengundang investor untuk melakukan relokasi industri ke sebuah negara lain bukan barang baru. Kajian yang memperlihatkan beberapa kemajuan atas model tersebut seperti China, Korea Selatan, Malaysia, Thailand dan Vietnam, ada terserak. Meskipun detail kenapa berhasil tidak banyak diulas selain sisi memberi karpet merah pada investor.

Evaluasi terhadap persoalan yang belum tuntas, dimulai lagi proyek baru infrastruktur seperti pindah ibukota dan sejumlah pembangkit energi kotor juga terus dibangun. Ketika infrastruktur dibangun gencar, tanda-tanda invesrtor datang belum berhasil. Karena itu dicari dalih baru, yakni kebijakan pasar tenaga kerja, lingkungan dan pertanahan yang tak ramah investor adalah penyebab perlu kebijakan yang makin ultra liberal. Strategi mengundang investor dengan intensif upah murah dan pengabaian lingkungan hidup yang ternyata hendak diberlakukan melalui omnisbus law.

Kebijakan upah murah semacam ini, selain harus seiring dengan penerapan hukum yang keras terhadap serikat buruh, juga harus bersandar kepada pangan murah, yang biasanya dijawab dengan impor pangan yang besar. Kita tentu bertanya-tanya mengapa konsep pembangunan tanpa keadilan tersebut diulang kembali di 2020? Ironisnya konsep ini membutuhkan omnibus law dalam sejumlah pidato diungkapkan bahwa omnibus law adalah paket deregulasi memanggil investor untuk menciptakan lapangan kerja. Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri, menilai RUU Cipta Lapangan Kerja melemahkan posisi pemerintah daerah dan buruh. Justru menguntungkan pemerintah pusat dan pebisnis. Tujuan omnibus law untuk menciptakan lapangan kerja kurang relevan karena angka pengangguran terus menurun. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyebut isi omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja, khususnya dalam bab ketenagakerjaan jelas-jelas merugikan pekerja (kompas.com). Oleh karena itu, sebuah kebijakan ekonomi yang ditopang upah murah, anti serikat buruh, anti kerja tetap (buruh kontrak), anti pesangon dan anti keberlanjutan lingkungan hidup yang tengah didorong jangan sampai terjadi dikemudian hari.

*Tulisan ini pernah dimuat oleh Malutpost

Coronavirus dan Dampaknya pada Perekonomian Indonesia

0
CORONAVIRUS DAN DAMPAKNYA PADA PEREKONOMIAN INDONESIA
CORONAVIRUS DAN DAMPAKNYA PADA PEREKONOMIAN INDONESIA

Coronavirus dan Dampaknya pada Perekonomian Indonesia*

Oleh : Riski Ismail

Pegiat Fola Literasi TOBACCA

Baru-baru ini kita dihebohkan dengan fenomena luar biasa yang beredar dijagad maya terjadi di negeri tirai bambu, tepatnya pada Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Coronavirus (CoV) yang merebak akhir-akhir ini menimbulkan kecemasan di seluruh dunia. Pasalnya, penyebaran virus ini tak hanya menelan korban jiwa, namun berdampak pada persoalan ekonomi. Sebagai catatan, Coronavirus (CoV) atau virus Corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia), beberapa virus Corona yang dikenal beredar pada hewan tetapi belum terbukti menginfeksi manusia. Tanda dan gejala umum infeksi virus Corona antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, flu dan sesak napas hingga penyakit yang lebih parah, sehingga perlu adanya penanganan serius dalam menyikapi virus ini. Berdasarkan laporan resmi WHO terkait perkembangan situasi virus Corona yang dirilis per tanggal 28 Januari 2020, sebanyak 4.537 kasus positif terpapar virus Corona yang terjadi di China dengan 976 di antaranya dalam kondisi kritis, 106 meninggal dunia, dan 6.973 orang lainnya diduga terjangkit virus tersebut.

Penyebaran virus Corona bahkan menambah ketidakpastian perekonomian pada kwartal pertama tahun ini. Sikap optimistis akan terjadinya pemulihan perekonomian akibat eskalasi perang dagang kontra Amerikat Serikat, berbanding terbalik ketika virus Corona menyerang sehingga menimbulkan pesimisme bagi para pelaku pasar. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Deputi Gubernur Bank Indonesia yang menyatakan bahwa penyebaran virus Corona dari China berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi global apabila terus berlanjut, bahkan bukan tanpa alasan jika investor hingga pelaku pasar merasa cemas lantaran berdampak terhadap perdagangan global. Pasalnya ekonomi China selama bertahun-tahun menjadi salah satu mesin pertumbuhan paling kuat di dunia. Pada tahun 2019, Dana Moneter Internasional (IMF) menempatkan China sebagai negara dengan perekonomian terbesar kedua setelah Amerika Serikat (AS) dengan produk domestik bruto (PDB) sebesar 14,14 triliun dollar AS, sedangkan Amerika Serikat (AS) senilai 21,43 triliun dollar AS. Sehingga menurunnya pertumbuhan ekonomi di negara tersebut berdampak pada menghambatnya laju pertumbuhan di negara lain, termasuk Indonesia.

Menyikapi dampak dari persoalan virus Corona bahkan bisa sampai ke Indonesia dan mengancam pertumbuhan ekonomi bahkan di bawah 5%. Riset perusahaan pemeringkat atas saham dan obligasi, yang merupakan salah satu dari 3 perusahaan besar dalam industri pemeringkatan (S&P) menyebutkan, virus Corona akan memangkas pertumbuhan ekonomi China sekitar 1,2 poin persentase. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi China tahun ini diperkirakan 6%, maka virus Corona akan membuatnya melambat menjadi 4,8%. Sehingga dengan melambatnya perekonomian China sebagai dampak virus Corona, maka sangat rentan terhadap perekonomian yang ada di dalam negeri. Sebab, hubungan persahabatan antara Indonesia dengan China yang begitu erat.

Data dari Trade map, pada tahun 2018 nilai ekspor Indonesia ke China mencapai US$ 17,126 miliar dari total nilai ekspor Indonesia senilai US$ 180,215 miliar. Nilai ekspor Indonesia ke China terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 dan 2017, nilai ekspor Indonesia ke China masing-masing senilai US$ 16,785 miliar dan US$ 23,049 miliar. Berdasarkan kajian Bank Dunia, setiap perlambatan ekonomi China sebesar 1 poin persentase akan mengurangi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,3 poin persentase. Sehingga sangat jelas terlihat bahwa indonesia sangat rentan terhadap gejolak ekonomi global, terlebih pada China yang saat ini di landa virus Corona. Oleh karena itu, Ada beberapa langkah alternatif yang harus diambil pemerintah untuk mengurangi dampak ekonomi dari penyebaran virus Corona bagi Indonesia. Industri harus siap untuk menyesuaikan kondisi pasar yang artinya mencari substitusi atau alternatif negara tujuan ekspor dan negara asal impor sehingga kegiatan produksi dapat terus berjalan. Salah satunya dengan mempertimbangkan negara–negara non-tradisional yang berpotensi besar untuk menyerap produk–produk ekspornya seperti Arab, Turki, Bangladesh dan Afrika. Hal ini bukan tanpa alasan, karena negara-negara non-tradisional saat ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang menggiurkan dan ini tepat bagi Indonesia untuk menggenjot ekspor ke negara tersebut.

Pemerintah harus segera menganalisis dengan baik seputar keuntungan yang selama ini telah diperoleh dari transaksi perdagangan internasional dengan negara non-tradisional. Selama ini Indonesia sudah lama mengadakan perjanjian dagang, tetapi juga harus melebarkan sayap ekspor ke negara–negara non-tradisional dengan memperhatikan pasar dan kebutuhan di negara tersebut. Perlu adanya upaya untuk membentuk segmentasi pasar dalam negeri yang mampu menyediakan kebutuhan negara non-tradisional. Dengan kata lain, pasar yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang baik dan tepat bagi Indonesia akan memberikan peluang untuk surplus pada neraca perdagangan. Setidaknya dengan langkah alternatif yang diambil adalah sebagai bentuk tindakan antisipasif pemerintah dalam menyikapi persoalan yang sedang terjadi saat ini. Tanpa harus mengambil kebijakan disaat persoalan itu benar-benar terjadi. Hal ini penulis teringat dengan salah satu karya dari seorang penulis sekaligus penyair Jerman Johann Wolfgang Von Goethe (1749-1832) yang menyatakan bahwa “pencegahan itu lebih baik daripada mengobati

*Tulisan ini pernah dimuat oleh Malutpost

error: Content is protected !!