Wali Kota Tidore saat menyampaikan orasi di Kadaton Kesultanan Tidore.

Tidore – Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen menegaskan bahwa membentuk sebuah Daerah Otonomi Baru (DOB) sebuah proses politik yang harus menempuh mekanisme yang panjang.

“Jika memang benar DOB Sofifi merupakan keinginan dari Masyarakat Oba, maka ada jalurnya, ada kajiannya, ada dokumennya, harus diajukan ke DPRD Kota Tidore Kepulauan, karena bicara DOB merupakan proses politik, yang harus disetujui oleh DPRD sebagai representasi dari rakyat Kota Tidore Kepulauan dan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan sebagai pemilik wilayah,” tegaskan Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen didampingi Wakil Wali Kota Ahmad Laiman pada Aksi Penolakan DOB Sofifi oleh Aliansi Masyarakat yang tergabung dalam Presidium Rakyat Tidore di Halaman Kedaton Kesultanan Tidore, Kamis (17/7).

Menurut Sinen, jangan hanya mengatasnamakan masyarakat Oba. Karena ia menilai alur pembentukan DOB Sofifi dari sekelompok orang tersebut, tidak memenuhi syarat dari sisi mekanisme.

“Saya menganggap bahwa ini bukan tuntutan dari masyarakat Oba, tetapi ada sekelompok orang tertentu yang ingin mengacaukan suasana Tidore, karena mereka sangat paham terkait regulasi pemekaran itu, karena Provinsi merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Pusat bukan Pemerintah Daerah, dia tidak punya wilayah, yang punya wilayah itu Kabupaten/Kota. Kita lihat beberapa hari lalu hingga saat ini, sangat marak di media sosial, jika memang benar DOB ini merupakan keinginan dari Masyarakat Oba, maka ada jalurnya,” ungkapnya.

Karena itu ia menyarankan, jika memang betul-betul keinginan dari Masyarakat Oba, maka tempuh saja sesuai jalurnya, pintu DPRD Kota Tidore Kepulauan terbuka untuk siapa saja yang ingin menyampaikan pendapat.

“Kalau keinginan DOB Sofifi itu memenuhi syarat, silahkan pintu DPRD Kota Tidore Kepulauan terbuka lebar, namun saya sampaikan kepada yang terhormat Pak Tito sebagai Menteri Dalam Negeri, saya mohon, kami masyarakat Tidore tidak meminta yang berlebihan, tetapi paling tidak, penghargaan negara terhadap Tidore itu harus ada. Sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota, saya dan Abang Laiman serta Rakyat Tidore menunggu itu.” tegasnya.

BACA JUGA   Antusiasme Luar Biasa Masyarakat Tidore di Acara Pembukaan Harnus 2023

Muhammad Sinen juga mengatakan, apa yang dilakukan Pemerintah Pusat terhadap Papua sangat luar biasa, tetapi pemerintah pusat lupa, bahwa Papua masuk ke pangkuan NKRI itu lewat mana, sudah tentu lewat kontribusi Tidore dan itu sangat jelas dalam sejarah, dan sejarah ini menjadi jati diri sebagai anak bangsa, khususnya orang Tidore.

“Maka sekali lagi saya meminta kepada pimpinan tertinggi yang ada di Pusat, baik Presiden maupun Menteri Dalam Negeri, tolong pikirkan ini baik-baik, sebagai Wali Kota, saya memohon dipertimbangkan secara baik, jangan hanya persoalan yang dituntut oleh segelintir orang yang tidak benar ini, menjadi malapetaka di kemudian hari,” tutupnya.

Reporter : Tim Sentra

Editor : M. Rahmat Syafruddin