Politik ekologi di Maluku Utara sedang berada di titik krisis, dimana demokrasi ekologis runtuh ketika mekanisme negara berpihak pada modal, bukan warga. Pertanyaannya sederhana, untuk siapa negara bekerja apakah rakyat ataukah korporat?
Kali Sangaji adalah peringatan bahwa pembangunan tanpa keadilan ekologis hanya akan melahirkan kemiskinan struktural. Negara harus memutus simbiosis dengan modal, mencabut izin tambang yang melanggar hukum, memulihkan ekosistem, dan menjamin perlindungan hukum bagi pembela lingkungan. Jika tidak, keruhnya Kali Sangaji hanyalah awal dari tenggelamnya masa depan Maluku Utara.
