Ternate,- Pernyataan Kepala Dinas Pertanian Kota Ternate, Thamrin Marsaoly, mengenai adanya kucuran anggaran DAK 2,4 Milyar, mendapat tanggapan dari LSM Babari Coruption Watch (BCW), Kamis 14 Oktober 2021.
Tanggapan tersebut disampaikan oleh Ketua BCW, Mahdi Pangadi, melalui pernyataan pers Rabu kemarin di kantornya. Ia menyampaikan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan Distan Kota Ternate, untuk mengawal pengelolaan dana bantuan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian yang bersumber dari DAK tersebut.
“Hal ini untuk meminimalisir potensi pelanggaran hukum, baik tindakan penyelewengan maupun tindak pidana lainnya,” ujar Mahdi.
Ia melanjutkan, anggaran senilai Rp. 2,4 Miliyar yang bersumber dari DAK tahun 2022 itu akan digunakan untuk kegiatan pengembangan penyuluhan, pengembangan perkebunan, jalan tani dan penguatan irigasi.
Menurutnya, upaya pencegahan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran tersebut, dapat dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan pengelolaan anggaran harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Pengawasan yang nantinya dilakukan harus diiringi dengan sosialisasi dan edukasi tentang pengelolaan anggaran yang baik dan benar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Upaya preventif ini sebagai bagian dalam mencegah terjadinya penyimpangan,” terang Mahdi.
Lebih jauh ia menjelaskan, Pengelolaan anggaran ini diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan program pemberdayaan masyarakat. Sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Ternate, kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Kota.
“Kita akan melakukan pendampingan guna meminimalisir atau mencegah potensi tindak pidana yang mungkin muncul berkaitan pelaksanaan kegiatan ini,” jelasnya.
Ia meneruskan, jika BCW menemukan adanya temuan atau indikasi maupun dugaan penyimpangan maka BCW akan langsung memprosesnya secara hukum. Adapun bentuk pendampingan yang akan dilakukan BCW, adalah untuk membantu Pemerintah Kota Ternate dalam membuat kebijakan. Demi mewujudkan program yang baik demi pembangunan di Kota Ternate, sehingga percepatan program-program strategis terlaksana sesuai harapan bersama.
Selain itu, menurut Mahdi, pengawalan penting dilakukan agar anggaran tersebut bisa terserap maksimal untuk kepentingan masyarakat Kota Ternate, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya tanpa ada penyimpangan.
“Kami minta dengan hormat kepada Bapak Walikota Ternate, untuk mendukung pelaksanaan pengawalan BCW dengan cara menjalankan pemerintahan dengan penuh amanah. Menyejahterakan masyarakat Ternate merupakan inti dari pembangunan, sesuai dengan visi misi beliau,” pungkasnya.
Sumber : Rilis Babari Coruption Watch
