“Birokrasi kita harus mampu menjadi penggerak dalam mewujudkan Asta Cita dan menjadi rencana tindak lanjut secara holistik untuk transformasi birokrasi kita,” jelas Hery.
Achmad Ardianto Dirut Antam mengatakan Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan mencapai status negara maju. Salah satu tantangan utama adalah Middle income trap, yang memerlukan transformasi birokrasi untuk meningkatkan effisiensi dan efektivitas pemerintahan.
“Jebakan pendapatan menengah (middle income trap) terjadi ketika negara mampu meningkatkan pendapatan per kapita menjadi tingkat menengah, tetapi kemudian stagnan karena produktivitas lambat dan daya saing menurun,” jelas Achmad Ardianto.
Ia mengatakan buku ini mengeksplorasi bagaimana reformasi birokrasi dapat menjadi katalisator utama untuk keluar dari jebakan tersebut, melalui tata kelola yang lebih efektif, inovasi digital, partisipasi publik, dan orientasi pelayanan.
“Perusahaan tambang yang hanya menambang dan menjual bahan mentah berisiko memperkuat jebakan middle income trap,” terang Achmad Ardianto.
Achmad Ardianto menegaskan perusahaan seperti ANTAM—yang secara konsisten membangun hilirisasi, meningkatkan kualitas SDM dan inovasi, serta berkomitmen mengembangkan ekonomi lokal dan menjaga kelestarian lingkungan—bukan sekadar penggerak ekonomi, tetapi menjadi katalisator penting dalam transformasi Indonesia menuju negara maju yang berdaulat secara sumber daya, berkelanjutan secara lingkungan, dan inklusif secara sosial.
Presidium MN KAHMI sekaligus mewakili kalangan pengusaha, Soetomo, juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pengusaha dan birokrasi untuk mendukung transformasi ekonomi nasional.
“Pengusaha sangat berkepentingan dengan birokrasi yang bersih dan efisien. Kolaborasi yang sehat akan mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif, menghapus birokrasi yang korup, mempermudah perizinan, hingga membuka lapangan kerja baru. Inilah kunci agar kita bisa lepas dari jebakan pendapatan menengah,” ujar Soetomo.
Sementara itu, Tim Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, Leo Herlambang, menekankan bahwa birokrasi harus mampu mendorong inovasi, investasi, dan meningkatkan daya saing global agar Indonesia tidak terjebak dalam status negara berpendapatan menengah.
“Target pemikiran kita jelas: birokrasi harus jadi motor penggerak yang mampu meningkatkan inovasi, memperkuat investasi, dan mendorong daya saing global. Dengan begitu, kita bisa terhindar dari jebakan pendapatan menengah dan melompat menjadi negara berpendapatan tinggi,” kata Leo.
Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Tirta Nugraha Mursitama, menegaskan bahwa middle income trap adalah ancaman nyata bagi negara berkembang, termasuk Indonesia. Menurutnya, birokrasi menjadi titik krusial yang bisa menjadi penghambat atau justru pendorong pertumbuhan.
“Middle income trap ini ancaman nyata bagi negara berkembang seperti Indonesia. Birokrasi di sini jadi titik paling krusial. Bisa jadi penghambat kalau lamban, tidak transparan, atau korup. Tapi sebaliknya, birokrasi juga bisa jadi pendorong utama pertumbuhan bila dijalankan dengan bersih, efisien, dan pro-investasi,” jelas Tirta.
