Ternate – Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Mendagri Tito Karnavian dengan Komisi II DPR-RI yang menyoal status Sofifi pada Selasa (8/7) lalu menjadi perbincangan sejumlah kalangan.
Mendukung pernyataan Mendagri Tito dalam RDP, sekelompok masyarakat yang menamakan dirinya Majelis Rakyat Kota Sofifi (MARKAS) berencana menggelar aksi di Kantor Gubernur dan Kantor DPRD Provinsi Maluku Utara guna mendorong percepatan DOB Kota Sofifi.
Menyikapi rencana aksi MARKAS, Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, M. Iqbal Ruray mengimbau masyarakat agar tidak terpancing dengan isu DOB Sofifi yang saat ini berkembang.
Ia juga meminta kepada Pemerintah Provinsi dan Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara agar menghargai posisi Pemerintah dan DPRD Kota Tidore Kepulauan dalam menyikapi isu tersebut, terutama karena Tidore merupakan daerah induk.
“Jangan sampai respon pemprov dan DPRD yang berlebihan justru menambah kisruh situasi Kamtibmas di wilayah ini, kedamaian di daerah ini perlu kita jaga bersama,” ujar Ikbal saat dihubungi via ponsel. Jum’at (12/7).
Menurut informasi yang diterima Sentra, berdasarkan susunan kepengurusan MARKAS yang beredar luas. Sejumlah ASN Pemprov Maluku Utara diketahui ikut menjadi pengurus majelis dan diperkirakan akan turut serta dalam aksi MARKAS nanti.
Melalui publikasi yang beredar di masyarakat, diketahui MARKAS berencana menggelar aksinya pada Senin (14/7) mendatang.
Reporter: Tim Sentra
Redaktur: M. Rahmat Syafruddin
