Jakarta – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore melakukan kunjungan kerja ke sejumlah Kementerian guna melakukan konsultasi Dana Alokasi Khusus (DAK) pada, Selasa (14/1).
Kementerian-kementerian yang di kunjungi itu, antaranya Kementerian PPN/Bappenas dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Ketua Komisi III DPRD Kota Tidore, Ardiansyah Fauji, mengatakan dalam kunjungan bersama Dinas PUPR, dan Dinas Perikanan Kota Tidore itu dalam rangka kordinasi dan konsultasi Dana Alokasi Khusus (DAK) jalan, irigasi, sanitasi dan perumahan, serta DAK Perikanan- Pertanian.
Menurut Ardian, hal itu penting untuk ditindaklanjuti, sebab DAK jalan Kota Tidore mengalami penurunan karena sebelumnya pada tahun 2024 masih diatas 50 milyar, kini turun hanya di angka 20 milyar lebih.
Karena itu, Ardian mengatakan pihaknya berharap jika di tahun depan ada peningkatan DAK jalan, dimana untuk Kota Tidore baru sekitar 50 persen problem jalan yang diselesaikan.
“Begitu juga DAK irigasi terkhusus di wilayah transmigrasi dalam upaya mendukung program swasembada pangan menuju lumbung pangan dunia, dan perumahan, apalagi lewat program Asta Cita presiden Prabowo yang akan meluncurkan program 3 juta perumahan rakyat, sekiranya Kota Tikep bisa kebagian program yang akan sangat membantu warga di daerah-daerah,” jelasnya, Selasa 14 Januari 2025.
Ardiansyah menambahkan, bahwa hal penting lainnya yang menjadi isu nasional dan prioritas Presiden Prabowo, adalah transformasi digital, reformasi kesehatan, pemberantasan korupsi, dan yang terakhir pertahanan dan penegakan hukum.
“Prinsipnya mereka yang mampu bertahan dalam arus zaman bukanlah mereka yang kuat tapi sesungguhnya mereka yang paling mampu beradaptasi dengan segala perubahan”
Olehnya itu, ia menghimbau kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitra kerja komisi 3, mampu menyesuaikan dengan segala perubahan-perubahan kebijakan pemerintah pusat, demi Pelayanan publik yang baik serta kesejahteraan warga Kota Tidore.
Sementara untuk agenda kunjungan ke LKPP, Ardian bilang, pihaknya membahas terkait dengan implementasi e-katalog versi 6 tahun 2025, dalam rangka menindaklanjuti edaran kepala LKPP No 9 Tahun 2024 Tentang kewajiban pengggunaan belanja barang/jasa pada e-katalog terbaru, yang mulai tanggal 1 Januari 2025 lalu.
Reporter : Tim Sentra
Editor : M. Rahmat Syafruddin
