Faktor lainnya adalah lemahnya sistem evaluasi dan pengawasan terhadap kinerja pejabat publik. Dalam banyak kasus, tidak ada konsekuensi yang cukup signifikan bagi pejabat yang memberikan informasi yang menyesatkan atau membuat kebijakan berdasarkan laporan yang tidak akurat. Tanpa mekanisme akuntabilitas yang ketat, kebiasaan memberikan informasi yang tidak jujur akan terus berlanjut dan menjadi bagian dari budaya birokrasi.
Implikasi Serius terhadap Kebijakan dan Masyarakat
Dampak dari fenomena ini sangat luas dan mendalam. Salah satu dampak paling nyata adalah kegagalan kebijakan publik yang berulang akibat informasi yang salah atau manipulatif. Ketika pejabat mengambil keputusan berdasarkan laporan yang telah disaring atau data yang direkayasa, kebijakan yang dihasilkan tidak akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, dalam kebijakan kesehatan, data yang dilebih-lebihkan mengenai tingkat keberhasilan program tertentu dapat menyebabkan alokasi anggaran yang tidak tepat, sehingga program yang sebenarnya membutuhkan intervensi tambahan malah diabaikan.
Selain itu, fenomena ini juga memperburuk ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Ketika masyarakat berulang kali melihat pejabat mengeluarkan pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan atau kebijakan yang gagal memberikan solusi nyata, rasa skeptisisme terhadap institusi pemerintahan semakin meningkat. Hal ini dapat berujung pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses politik dan pengambilan kebijakan, yang pada akhirnya menghambat pembangunan demokrasi yang sehat.
Implikasi lainnya adalah memburuknya moralitas birokrasi. Ketika kebiasaan menyampaikan laporan yang tidak jujur menjadi norma, pegawai yang ingin bertindak jujur justru menghadapi tekanan untuk mengikuti pola yang sama. Ini menciptakan lingkaran setan di mana kejujuran dan profesionalisme tidak dihargai, sementara kepatuhan terhadap kebohongan sistemik justru dianggap sebagai strategi yang lebih aman untuk menjaga posisi dan karier dalam birokrasi.
Mengubah Paradigma: Menuju Birokrasi yang Transparan dan Bertanggung Jawab
Untuk mengatasi fenomena ini, diperlukan reformasi mendalam dalam budaya birokrasi dan sistem politik di Indonesia. Salah satu langkah utama yang harus dilakukan adalah membangun sistem akuntabilitas yang kuat. Setiap kebijakan dan pernyataan pejabat publik harus didasarkan pada data yang transparan dan dapat diverifikasi. Lembaga pengawas independen perlu diperkuat untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan oleh pejabat publik dapat diuji kebenarannya.
Selain itu, birokrasi harus didorong untuk menerapkan budaya kerja yang lebih terbuka terhadap kritik dan masukan. Para pemimpin di instansi pemerintahan harus menciptakan lingkungan yang mendorong diskusi terbuka dan memberikan perlindungan bagi bawahan yang berani menyampaikan fakta, meskipun itu tidak menyenangkan bagi atasan. Membangun sistem insentif yang menghargai kejujuran dan profesionalisme, serta menindak tegas pejabat yang menyebarkan informasi menyesatkan, juga menjadi langkah penting dalam reformasi birokrasi.
