“Kalau sudah begini, tidak bisa hanya bicara. Harus ada tindakan nyata. Bila perlu, aparat yang terlibat justru harus ditindak lebih dulu karena mereka melanggar sumpah jabatan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa kerusakan lingkungan sudah menjadi bencana nasional, dengan dampak yang dirasakan langsung oleh rakyat di berbagai daerah.
“Banjir di mana-mana, tanah longsor, dan cuaca ekstrem adalah akibat dari kerusakan lingkungan yang dibiarkan selama ini. Maka kita tidak bisa lagi diam,” ujarnya.
Firman juga menyoroti lemahnya penegakan hukum di sektor ini. Menurutnya, sudah banyak regulasi dan undang-undang yang bisa dijadikan dasar hukum, namun pelaksanaannya tidak konsisten.
“Pemerintah tampaknya belum serius. Peraturan ada, tapi implementasinya nol besar. Ini sangat mengecewakan,” tukasnya.
Dukungan untuk Langkah Tegas Presiden Prabowo
Menanggapi langkah Presiden Prabowo Subianto yang berencana mencabut izin tambang di Pulau Raja Ampat, Firman menyatakan dukungan penuh. Namun ia mengingatkan agar penegakan hukum dalam kasus ini dilakukan secara adil dan tidak pandang bulu.
“Jangan ada tebang pilih. Meski itu BUMN, perusahaan swasta, milik mantan pejabat atau bahkan mantan presiden sekalipun—jika terbukti melanggar undang-undang, harus ditindak tegas dan dicabut izinnya. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas,” tandasnya.
Firman menambahkan, saat ini rakyat sedang menunggu ketegasan pemerintah dalam menegakkan keadilan lingkungan.
“Rakyat sudah terlalu sering dikecewakan. Proses hukum hanya berlaku untuk rakyat kecil, sementara para oligarki dan elite politik seolah kebal hukum. Sudah waktunya kita membalik keadaan. Pemerintahan Prabowo harus menunjukkan bahwa hukum berlaku untuk semua,” pungkas Firman.
Reporter: Tim Sentra
Redaktur: M. Rahmat Syafruddin
