Jakarta – Panggah Susanto, Wakil Ketua Komisi IV DPR meminta agar pemerintah dalam hal ini menteri pertanian mengambil langkah menstabilkan harga beras yang naik, di tengah produksi beras meningkat dan stok beras di dalam negeri yang mencukupi.

Menurutnya pemerintah perlu melepaskan stok beras yang berada di gudang Perum Bulog yang menyentuh angka 4 juta ton, untuk melakukan stabilisasi harga beras yang secara masif mengalami kenaikan di sejumlah wilayah.

“Pemerintah harus bertindak cepat, menteri pertanian dan Bulog untuk segera melepaskan stok beras yang berada di gudang Bulog, yang terdapat saat ini kan stoknya sekitar 4 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah, jika ini sebagian dilepas maka harga di pasar bisa stabil,” ujarnya kepada media ini, Minggu (29/6).

“Fungsi Bulog ke depan memang harus lebih efektif dalam pengamanan stok dan stabilisasi harga dan penyerapan gabah petani khususnya di saat panen raya, sedemikian sampai stok di gudang Bulog pada jumlah yang mencukupi untuk misi tersebut, kalau beras terlalu lama di gudang juga akan terjadi penurunan kualitas beras,” terangnya.

Panggah juga mendukung pemerintah untuk bertindak tegas, terkait dengan temuan Kementan dan Tim yang melakukan investigasi dan menemukan sejumlah penyimpangan atau anomali, di mana terjadinya manipulasi standar mutu beras dan berat timbangan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

“Pemerintah perlu mengambil tindakan yang tegas, kepada pelaku yang melakukan manipulasi standar beras dan berat timbangan beras, harus diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena hal ini sangat merugikan masyarakat,” pungkasnya.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan per pecan 1 Juni 2025, jumlah daerah mengalami kenaikan harga beras sebanyak 119 Kabupaten/Kota, dan harganya melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) dan pemerintah telah melakukan investigasi lapangan di 10 Provinsi menemukan adanya ketidaksesuaian produk beras yang dijual ke masyarakat.

BACA JUGA   Menhub Budi Karya Resmi Launching Hari Nusantara 2023

Reporter: Tim Sentra

Redaktur: M. Rahmat Syafruddin