Jakarta – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Daerah pemilihan Maluku Utara, Hasby Yusuf, menyerahkan rekomendasi dan dukungan usulan program pengembangan destinasi Pariwisata Provinsi Maluku Utara Tahun 2026 ke Kementerian Parawisata Republik Indonesia, di Kantor DPD RI Jakarta, Rabu (30/4) lalu.
Dokumen tersebut diserahkan kepada Menteri Parawisata dan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur dan Deputi Pengembangan SDM.
Dalam dokumen usulan, terdapat 8 program strategis yang diharapkan dapat masuk dalam perencanaan nasional tahun 2026.
Pertama, mendorong segera ada Peraturan Presiden terkait Pariwisata Pulau Morotai. Perpres menjadi penting terkait dengan penetapan Morotai sebagai 10 destinasi wisata Indonesia serta Penataan kawasan wisata unggulan, khususnya Pulau Morotai sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
Kedua, Pembangunan infrastruktur hijau (green infrastructure) di Pulau Hiri, Kota Ternate, seperti pusat selam (dive center), pusat observasi hewan endemik, penginapan, dan fasilitas kuliner lokal.
Ketiga, Pembangunan fasilitas pendukung destinasi wisata berbasis rempah-rempah di Halmahera Barat, Kota Ternate, dan Kota Tidore Kepulauan sebagai bagian dari “Segitiga Emas Jalur Rempah”.
Keempat, Peningkatan kapasitas SDM pariwisata melalui pelatihan dan sertifikasi nasional bagi pelaku wisata seperti pemandu gunung, laut, dan wisata minat khusus.
Kelima, mengusulkan Kota Tidore masuk sebagai kawasan strategis pariwisata Nasional (KSPN). Tidore memiliki sejarah dan pernah jadi ibu kota pembebasan papua irian barat, dan peninggalan bersejarah lainnya sebagai daerah rempah.
Keenam, mengusulkan penambahan ivent dan anggaran untuk Karisma Event Nusantara (KEN) di Maluku Utara. Selama ini KEN hanya diberikan tiga jatah untuk Maluku Utara. Termasuk soal penganggaran, alokasi anggaran dari kementerian pariwisata sangat kecil karena itu kami mengusulkan untuk ditambahkan.
Ketujuh, penguatan kemitraan internasional, seperti kerja sama dengan Kedutaan Inggris, Spanyol, dan Portugal serta operator kapal pesiar untuk pengembangan wisata Wallacea dan jalur rempah.
Dan ke delapan, pengadaan sarana pengelolaan sampah terpadu, tempat sampah terpilah, serta pelatihan manajemen limbah di destinasi wisata utama. Hal ini untuk mendukung program kementerian pariwisata di Maluku Utara.
Hasby Yusuf ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa, rekomendasi tersebut merupakan hasil kolaborasi antara DPD RI dan Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Utara sebagai bentuk dukungan terhadap rencana pembangunan sektor pariwisata daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing.
Hasby Yusuf menyampaikan bahwa Provinsi Maluku Utara memiliki kekayaan pariwisata berbasis alam, budaya, dan sejarah yang sangat potensial untuk dikembangkan. Namun, potensi ini perlu didukung oleh program nyata dan pembiayaan yang berkelanjutan dari pemerintah pusat.
“Rekomendasi ini adalah bentuk dukungan kami di DPD RI agar Maluku Utara mendapat perhatian dalam kebijakan nasional pengembangan pariwisata, baik dari sisi infrastruktur, SDM, maupun kerja sama internasional,” ujar Hasby Yusuf, Selasa (6/5).
