Jakarta – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Hasby Yusuf (HY) mengkritik kebijakan Pemerintah Pusat yang dinilai kurang adil terhadap pengembangan Pariwisata di Indonesia terutama di Provinsi Maluku Utara.
Hal itu ia sampaikan saat Rapat Kerja (Raker) Komite III DPD RI bersama Kementerian Pariwisata yang membahas terkait pengembangan destinasi wisata dan dampaknya terhadap perekonomian lokal, di Gedung B DPD RI ruang Rapat Kutai lantai 3, pada Rabu (30/4) lalu.
Dalam tersebut HY menegaskan bahwa pembangunan pariwisata belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Kata dia, Provinsi Maluku Utara hanya diberikan jatah tiga kalia ivent pariwisata yang masuk dalam Karisma Event Nusantara (KEN). Padahal dalam kebijakan 10 Destinasi wisata Indonesia, Maluku Utara masuk dalam Provinsi Destinasi wisata Indonesia yaitu Pulau Morotai.
“Pemerintah pusat jangan hanya jadikan Maluku Utara sebagai basis industri tambang dengan kebijakan PSN tetapi mengabaikan sektor non tambang seperti Pariwisata. Kami mendorong pemerintah pusat agar lebih adil dalam kebijakan pembangunan khususnya pariwisata,” ujar Hasby di hadapan Menteri Pariwisata.
Ia menambahkan, Maluku Utara jangan hanya didatangi oleh para pekerja asing China yang mengambil alih peluang kerja pekerja lokal.
“Saya berharap Maluku Utara di datangi oleh para wisatawan mancanegara bukan saja tenaga kerja asing. Maluku Utara harus menjadi perhatian pemerintah pusat khususnya sektor pariwisata yang kaya akan sejarah dan wisata alam yang menarik,” tegasnya.
Ia memaparkan, ada pertumbuhan perjalanan wisatawan mancanegara sekitar 2,2 juta kunjungan atau 19 persen di tahun 2024, dibandingkan tahun 2023. Bahkan sepanjang Januari sampai Februari 2025 jumlah kunjungan sebesar 1,89 juta kunjungan.
“Jika kita menganalisis lebih jauh, data jumlah kunjungan di dominasi ke Bali dan sekitarnya,” jelas HY.
Karena itu, ia menegaskan, Kementerian pariwisata harus mengubah arah kebijakan pariwisata yang tidak sekedar di Pulau Jawa tetapi juga memperhatikan wilayah timur Indonesia khususnya Maluku Utara.
Adapun dalam rapat itu, dihadiri oleh Menteri Pariwisata RI, Widiyanti Putri Wardhana serta Wakil Menteri Pariwisata RI, Ni Luh Enik Ermawati.
Reporter : Tim Sentra
Editor : M. Rahmat Syafruddin
