Tidore – Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Mendagri Tito Karnavian dengan Komisi II DPR-RI yang menyoal status Sofifi pada Selasa (8/7) lalu menjadi perbincangan sejumlah kalangan.
Mendukung pernyataan Mendagri Tito dalam RDP, sekelompok masyarakat yang menamakan dirinya Majelis Rakyat Kota Sofifi (MARKAS) berencana menggelar aksi di Kantor Gubernur dan Kantor DPRD Provinsi Maluku Utara guna mendorong percepatan DOB Kota Sofifi.
Menyikapi rencana aksi MARKAS, Ketua DPRD Tidore, H. Ade Kama, mengimbau masyarakat agar tidak terpancing dengan isu DOB Sofifi yang saat ini berkembang.
Ia juga meminta kepada pemerintah provinsi dan DPRD Provinsi Maluku Utara agar menghargai posisi pemerintah kota dan DPRD Kota Tidore Kepulauan dalam menyikapi isu tersebut, terutama karena Tidore merupakan daerah induk.
“Jangan sampai respon Pemprov dan DPRD Provinsi yang berlebihan justru menambah kisruh situasi Kamtibmas di wilayah ini, kedamaian di daerah ini perlu kita jaga bersama,” ujar H. Ade Kama saat dihubungi via ponsel. Jum’at (11/7).
Menurut informasi yang diterima Sentra dan berdasarkan dokumen susunan kepengurusan yang beredar luas. Sejumlah ASN Pemprov Maluku Utara diketahui ikut menjadi pengurus MARKAS dan akan turut serta dalam aksi MARKAS hari Senin (14/7) nanti.
Reporter: Tim Sentra
Redaktur: M. Rahmat Syafruddin
